| WIB
  • Selamat Datang Di Website Resmi Mahkamah Syar`iyah Tapaktuan

  • Jl.T.Ben Mahmud Air Berudang Telp/Fax.(0656) 21092

Tingkat Pertama Cerai Gugat

 

Tingkat Pertama Cerai Gugat

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :

1.

a.

Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar`iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);

 

b.

Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar`iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);

 

c.

Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

 

 

 

 

2.

a.

Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar`iyah :

 

 

-

Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar`iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

 

 

-

Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar`iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);

 

 

-

Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar`iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada pengadilan agama/mahkamah Syar`iyah (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

 

 

 

 

3.

Permohonan tersebut memuat :

 

a.

Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

 

b.

Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

 

c.

Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

4.

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

5

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

6.

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar`iyah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

 

semua aparatur

Aparatur




Link Terkait


semua agenda

Agenda

semua download

Download

Jajak Pendapat

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Layanan Informasi Website Kami ?
Sangat Baik
Baik
Cukup

Lihat
Hari ini: 184
Kemarin: 221
Minggu ini: 405
Bulan ini: 2014
Online: 184
Hits Hari Ini: 813
Total Hits: 190849