Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Selanjutnya

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Selanjutnya

PROGRAM PRIORITAS

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2024 menuju peradilan agama modern berkelas dunia

Home

SELAMAT DATANG DI WEBSITE MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN - Waspadalah terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan dan Pegawai Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN

PENGUMUMAN

Pengumuman Lainnya

BERITA

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Lembaga Hukum Jendela Keadilan Aceh

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Mediator Non Hakim

Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja Pegawai, Pembaharuan Komitmen Zona Integritas (ZI) dan Rapat Koordinasi

Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Menghadiri Upacara Peringatan Hari Jadi ke-79 Kabupaten Aceh Selatan di Alun-alun Tapaktuan

Perayaan HUT Dharmayukti Ke-XXII Dharmayukti Karini Cabang Tapaktuan

Artikel Lainnya

JADWAL SIDANG

IKM IPAK IPKP

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.