STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki standar pelayanan publik yang sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Berikut SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

Klik di sini untuk melihat (PDF)

MAKLUMAT PELAYANAN

``Dengan ini Kami Berjanji dan Sanggup Untuk Melaksanakan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan, dan Kami Akan Memberikan Pelayanan Sesuai dengan Kewajiban, dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus-Menerus, dan Kami Bersedia Untuk Menerima Sanksi dan / Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar.``

Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk :

- Memberikan layanan dengan Cepat, Mudah Dan Transparan.
- Memiliki Empati, Rasa Peduli, Dan Penuh Perhatian terhadap setiap pencari keadilan.
- Menyiapkan petugas yang berpenampilan rapi, menarik, berdedikasi dan siap melayani.
- Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan bertata baik.
- Merespon dengan cepat terhadap pemohon/pencari keadilan.
- Mengimplementasikan 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rapih) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa) dalam bekerja dan memberikan pelayanan.