Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan LBH JKA
Tapaktuan | 20 Januari 2025 – Pada pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Media Center Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dengan LBH Jendela Keadilan Aceh. Perjanjian Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan resmi menjalin perjanjian kerja sama dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Perjanjian ini ditandatangani pada oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, Hakim, Panitera Muda dan LBH Jendela Keadilan Aceh.
Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memberikan layanan hukum yang lebih inklusif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa penasihat hukum. “Posbakum akan menjadi mitra strategis kami dalam memberikan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Pos Bantuan Hukum yang terlibat dalam kerja sama ini akan menyediakan layanan langsung di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, sehingga memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mengakses bantuan hukum. Layanan yang diberikan meliputi pemberian informasi tentang prosedur hukum, penyusunan dokumen hukum, hingga pendampingan dalam proses mediasi atau persidangan.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan. Dengan adanya Posbakum, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum, sehingga mengurangi potensi kesalahan administratif atau konflik yang tidak perlu.
Selain itu, rencana kerja sama ini juga mencakup program sosialisasi hukum bagi masyarakat luas. Diharapkan, sinergi antara Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dan Pos Bantuan Hukum ini dapat menjadi model kolaborasi yang efektif dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, adil, dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan kehadiran hukum sebagai pelindung dan penegak keadilan yang nyata.
